 |
| KPK vs Polri sandiwara Politik |
LiputanIndonesia.co.id, Jakarta -- Walaupun Bambang Widjojanto menjadi tersangka, komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mempertahankan sebagai pimpinan KPK yang sah.
"Demi KPK Pak Bambang tidak boleh mundur dan masih pimpinan KPK yang sah, saya yakin beliau tidak bersalah dan ada seseorang yang ingin menghancurkan KPK" kata Samad di Gedung KPK Jakarta (24/1/15).
KPK akan menolak surat permohonan pengunduran diri yang rencananya diajukan oleh BW kepada pimpinan KPK.
Sebelumnya, BW akan berencana mengajukan pengunduran diri dari pejabat KPK mengingat status tersangka yang dialamatkan padanya.
"Seharusnya secara etika harus begitu. Pimpinan KPK yang akan berkomunikasi ke Presiden, " kata Bambang di rumahnya, di Depok.
BW menyatakan, Berdasarkan UU, ketika seseorang jadi tersangka, dia semestinya diberhentikan dengan menggunakan Keputusan Presiden
Sedangkan berbagai dukungan terhadap KPK seperti gerakan Selamatkan KPK (Save KPK) mencuat di mana-mana. Ada pula respons yang mengambil jalan tengah dengan slogan “Save KPK dan Polri”, dan ada pula yang melihat dari sudut integrasi bangsa dengan mengambil slogan “Save NKRI”.
Jika dibandingkan dengan kisruh Cicak vs Buaya Jilid I pada masa Pemerintahan Presiden SBY, terdapat perbedaan sangat mendasar dengan apa yang dialami Pemerintahan Jokowi.
Pertama, SBY mampu mengendalikan seteru ini dengan dukungan kekuatan politik (koalisi), sementara Jokowi di tengah distingsi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Disinyalir ada juga perpecahan di gerbong koalisi dan partainya.
Hal ini diperparah karena Jokowi bukan ketua partai yang dapat mengatur dinamika dan arah PDIP sebagai kendaraan politiknya. Di sini ada dilema besar pemimpin yang sebelumnya dieluk-elukan rakyatnya ini, menjaga stabilitas partai atau menjaga komitmen pemberantasan korupsi? Dilema ini tampak dalam sikap ragu-ragu Jokowi dalam menyelesaikan perseteruan kedua institusi ini, serta peranan presiden jokowi sangat kurang jika hal ini sampai membias.