Dirilis dari INILAH.COM Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, meski pembebasan bersyarat merupakan otoritas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), namun memanfaatkannya terhadap para koruptor kakap bukan saja mengerdilkan rasa keadilan publik.
"Tapi juga tidak sejalan dengan berbagai slogan yang dicanangkan Pemerintah SBY dalam gerakan pemberantasan korupsi. Di samping itu, memberi impresi seolah-olah kerja keras KPK dan pengadilan tipikor akan mudah didiskon oleh otoritas Kemenkumkam," katanya kepada INILAHCOM, Senin (22/9/2014).
Ia melanjutkan seyogyanya persoalan pemberian bebas bersyarat tidak hanya dilihat dari sisi terpenuhinya syarat formal, namun mesti diberlakukan berbeda terhadap khususnya koruptor kakap, agar publik tidak dirancukan oleh perlakuan yang tidak berbeda antara koruptor kakap dengan pencuri ayam.
"Jadi pemerintahan SBY tidak konsisten antara apa yang dislogankan dengan praktik politik dalam isu pemberantasan korupsi," ujarnya.
Menurut dia, dengan diberikannya bebas bersyarat kepada terpidana korupsi yakni Hartati Murdaya dan Anggodo Widjojo, pemerintah dinilai sangat diskriminasi.
"Karena perkara-perkara biasa pembebasan bersyarat tidak mudah untuk diperoleh narapidana dan sering pula itu berarti ada syarat tambahan yaitu ada uang," tandasnya. (Kifli Abidjulu)