LIPUTANINDONESIA.CO.ID, Banda Aceh – Menanggapi sikap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang memutuskan kenaikkan harga BBM pada, Senin (15/11) malam, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pemuda Peduli Aceh (DPP-SOPPA) menyampaikan tujuh pernyataan sikap terkait kenaikan harga BBM.
Pernyataan sikap DPP SOPPA yang ditanda tangani Ketua umum DPP SOPPA, T Khairul Rizal dan Sekjen, Jhoni Ashari, A.Md yang diterima media Liputan Indonesia, Selasa (16/11) menyebutkan, SOPPA dengan tegas menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan rezim Jokowi – JK pada awal kepemimpinan mereka.
Inilah ketujuh peryataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Pemuda Peduli Aceh (DPP SOPPA), yaitu :
1. Menolak keras Rezim Pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) karena alasan untuk menaikan harga BBM sangat kontradiktif dengan kondisi harga minyak dunia yang sedang turun dari US$ 112 pada tahun 2011 menjadi US$ 110
pada tahun 2014.
2. Revisi dan Hapus Perundang-Undangan Pesanan Pihak Neo Imperialis, Liberal & Kapitalis (Pro Asing) seperti UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (MIGAS), UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA), UU Perbankan dan UU Telekomunikasi. dll.
3. Hukum berat dan basmi Mafia Minyak dan Gas (MIGAS) seperti Penyeludup, Penimbun, Makelar, Bandar Hitam BBM, Pengusaha Kakap yang malas membayar Pajak secara komprehensif dan simultan yang bercokol di dalam Pemerintahan maupun diluar Pemerintahan serta Implementasikan segera Pungutan Pajak Progressif yang tinggi bagi kaum konglomerat/Pengusaha Kelas Kakap di Indonesia.
4. Turunkan dan kendalikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat dan pastikan ketersediaanya di Pasar dengan harga terjangkau, mudah diperoleh dan berkualitas serta layak dikonsumsi oleh Manusia.
5. Naikkan gaji buruh sesuai kebutuhan hidup layak Negara Berkembang serta Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing karena melanggar azas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta azas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
6. Realisasikan Sistem Transportasi Nasional (Udara, Laut dan Darat) yang massal, aman, selamat, nyaman, berkualitas, terjangkau, dan merakyat untuk seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke jangan hanya terpusat di Jakarta.
7. Rezim Pemerintah jangan kehilangan fokus kerakyatan dan berdikari serta kemandirian Bangsa karena sebentar lagi Indonesia akan memasuki dan terhubung didalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community) Tahun 2015, Jangan sampai menjadi Budak di Negara Sendiri. (H4L)