SURABAYA, Liputanindonesia.co.id -Anggota Dewan menilai Kepala Dinas tidak serius, DPRD menilai Kepala Dinas Pengelolaan tanah dan Bangunan tak serius tangani pembangunan Pasar Turi tahap 3. Pasalnya, Pembebasan lahan seluas 1,6 h yang diketahui milik PT. KAI sejak kebakaran dua tahun lalu hingga saat ini masih belum ada jalan keluar. Senin (15/9).
Ketua II Paguyuban Pedagang Pasar Turi H. Suri mengatakan yang menjadi alasan pihaknya mendatangi kantor Dewan karena sudah genap dua tahun sejak terjadinya kebakaran tepatnya 16 september 2012 hingga saat ini terkesan dibiarkan saja. Tanpa ada komunikasi yang jelas dari pemerintah. "Kita sengaja tidak pernah demo, akan tetapi kita sudah berkali-kali sebanyak enam kali melayangkan surat kepada pemerintah agar diberi penjelasan terkait penyelesaian pembangunan itu, namun belum ada penjelasan apapun dari pemerintah,"ujarnya, Senin (15/9).
Selain itu, H. Suri menambahkan, bahwa sebelumnya Disperindag pernah menggelontorkan anggaran senilai 4 miliar untuk pembangunan itu, alhasil tidak ada wujudnya sama sekali. "anggaran itu turun sebelum kepala dinas yang lama dijebloskan ke penjara, tapi belum ada realisasinya, padahal anggarannya sudah ada. Makanya kita minta sama pemerintah atau bu wali, agar memikirkan nasib para pedagang, masa persoalan taman saja bisa cepat diselesaikan, apalagi kita sebagai manusia, masa tidak bisa,"singgungnya.
Pedagang juga mengaku, pernah memakai uang sendiri untuk membangun Pasar Turi tahap 3 agar para pedagang bisa berjualan lagi. Misalkan cabai, sayur-sayuran, dan lain-lain. "Sebenarnya pedagang punya hak dan kewajiban, karena pedagang juga pernah dimintai retribusi sebelumnya, pasar turi tahap 1,2 dan 4 itu bisa selesai, kenapa tahap 3 masih belum ada tindak lanjutnya, dan seolah-olah kesannya dipersulit,"tandasnya,
Sementara itu, Anggota DPRD Surabaya Fraksi Handap Bukhori Imron saat hearing menilai bahwa Dinas Pengelolaan tanah dan Bangunan tidak serius menangani permasalahan itu, sedangkan permasalahannya adalah terkait lahan yang dimiliki PT. KAI. Adapun anggaran pembangunnanya sudah ada, hanya saja lahan yang digunakan masih miliknya PT. KAI. "Kalau pemerintah serius dengan permasalahan itu, kenapa harus menunggu sampai dua tahun, karena ini menyangkut nasibnya warga Surabaya atau para pedagang,"papar Bukhori asal partai PPP.
Tak hanya itu, Bukhori juga mencontohkan, seperti pembangunan Flyover yang berada di jalan pasar Kembang yang tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan, karena sekali lagi ada keseriusan dari pemerintah meskipun banyak kendala yang terjadi saat proses pembangunan, baik kemacetan maupun yang lainnya. "pembangunan flyover saja bisa, kenapa ini tidak, lebih baik dicopot saja kepala dinasnya. Entah ini disengaja atau tidak, yang jelas kalau sudah sampai dua tahun tidak ada kejelasan berarti tidak ada keseriusan dari pemerintah,"pungkasnya.
Sekedar diketahui, Para pedagang pasar turi tahap 3 mendatangi gedung DPRD kota Surabaya, senin (15/9). Pihaknya menuntut agar penyelesaian pembangunan pasar turi tahap 3 segera diselesaikan. karena anggaran untuk pembangunan sudah ada, hanya saja lahan pembangunan pasar turi 3 adalah milik PT. KAI yang harus disewa oleh pemerintah. [ihul]